Sekilas tentang profile kota Bagansiapiapi dan sekitarnya.
Kenali BON lebih dekat
Butuh bantuan ?

 

  • Group BON @ facebook
  • Gallery
  • kongkow
  • event
    
 

FORUM : IPTek & Hobby Hukum & Perpajakan

 Topic umum : Pajak Fiskal Ke Luar Negeri Naik Mulai 2009???
    Share


Moderator : MonMon,

Topic Created : 10.Nov.2008 12:41    View : 12119    



Antona Wang
[VM]
Jakarta

Total post : 222

Pajak Fiskal Ke Luar Negeri Naik Mulai 2009
Ditulis oleh Ali
Senin, 10 November 2008 07:25

Ini kabar yang kurang enak buat Anda yang belum punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Mulai tahun depan, jika Anda ke luar negeri, tarif pembayaran Fiskal akan naik. "Berapa tarif barunya, nanti akan saya beri kabar," ujar Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution, kemarin. Pemerintah, menurut Darmin, akan menerbitkan peraturan kenaikan tarif fiskal yang mulai berlaku efektif pada 2009. Darmin sengaja menaikkan tarif fiskal sebelum pungutan ini hapus dari muka bumi pada 2011. Penghapusan bea fiskal pada 2011 itu adalah amanah UU Pajak Penghasilan PPh.

Pungutan fiskal adalah bagian dari PPh. Setiap orang yang bertolak ke luar negeri wajib membayarnya. Sebetulnya, pembayaran ini juga bisa menjadi pengurang kewajiban PPh pribadi atau PPh perusahaan jika bersedia mengurusnya. Dan mulai tahun depan, orang yang sudah memiliki NPWP tak perlu lagi membayar bea fiskal.

Karena itu, Darmin mengimbau masyarakat segera membuat NPWP. Bila tidak, selain bisa terkena denda pajak, mereka harus tetap membayar tarif fiskal yang tarifnya bakal lebih mahal dari tarif sekarang ini.

Saat ini, kewajiban membayar fiskal di bandara dan pelabuhan buat warga Indonesia yang ingin ke luar negeri Itu berlaku bagi warga berusia di atas 12 tahun.Di bandara ongkos fiskalnya sebesar Rp 1 juta per orang dan di pelabuhan Rp 500.000.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Melchias Markus Mekeng setuju dengan kebijakan ini. Ketentuan bebas fiskal bagi pemilik NPWP adalah bentuk pemberian bonus pada masyarakat. Sebaliknya, bagi mereka yang belum punya NPWP, ini adalah semacam sanksi. Tujuan utamanya, agar masyarakat jatuh membayar pajak," ujarnya

Pengamat Pajak Hendra Wyana juga menilai rencana kenaikan tarif fiskal ini wajar. Selain karena tarif saat ini sudah berlaku cukup lama, kebijakan ini dapat mendorong masyarakat mendapatkan NPWP. "Kenaikan ini bisa menjaring masyarakat yang suka ke luar negeri," kata Hendra

Di luar orang yang sudah memiliki NPWP, pemerintah juga memberikan fasilitas bebas fiskal khusus dengan kriteria tertentu. Misalnya untuk anggota korps diplomatik, pejabat negara, anggota TNI dan Polri serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tengah bertugas dan menggunakan Paspor Dinas. Jamaah haji dan petugas haji juga bebas dari pungutan ini.

Sumber : Harian Kontan


Halaman :  [1]  2 


# 1 - Reply : 10.Nov.2008 14:53



Budiman
 
Padang

Total post : 16

good share...wah kedepan bnyak fungsi dari dr sebuah NPWP

# 2 - Reply : 13.Nov.2008 12:26



Antona Wang
[VM]
Jakarta

Total post : 222

Bikin Paspor? Jangan Lupa Cantumkan NPWP

JAKARTA.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali mengeluarkan jurus baru dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak.

Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution mengatakan, Ditjen Pajak bakal menjalin kerjasama dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dephukham) untuk mewajibkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dalam pembuatan paspor.

Untuk itu, lanjut Darmin, dalam waktu dekat Ditjen Pajak bakal menggelar pertemuan dengan Dephukham. "Kita mengusulkan dalam pengurusan paspor harus ada NPWP," ujar Darmin, Rabu(12/11).

Dia melanjutkan, saat ini Ditjen Pajak masih merumuskan konsep peraturannya. Jadi bisa saja nanti ada pengecualian kebijakan tersebut ditujukan untuk siapa saja. "Detailnya nanti saja kita lihat tapi pasti ada pengecualian," sambungnya.


Sumber : Kontan Online, 13 Nopember 2008

# 3 - Reply : 13.Nov.2008 12:33



Antona Wang
[VM]
Jakarta

Total post : 222

Pemegang paspor harus ber-NPWP

JAKARTA:
Direktorat Jenderal Pajak akan mengusulkan pemberlakuan peraturan tentang kewajiban mencantumkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dalam pembuatan paspor.

"Kami [Ditjen Pajak] akan mengusulkan dalam pengurusan paspor harus ada NPWP," kata Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Darmin Nasution saat ditemui seusai acara sosialisasi sunset policy di Kantor Ditjen Pajak, kemarin.

Menurutnya, kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP) dalam pembayaran kewajiban pajak.

Saat ini, ungkapnya, Ditjen Pajak masih dalam tahap merumuskan konsep peraturannya untuk selanjutnya diusulkan kepada Departemen Hukum dan HAM. "Detailnya nanti saja kita lihat tetapi pasti ada pengecualian untuk siapa saja," ujarnya.

Sebelumnya, Ditjen Pajak juga telah bekerja sama dengan Bank Indonesia tentang kewajiban pencantuman NPWP bagi transaksi valuta asing dalam jumlah tertentu yakni US$10.000 ke atas.


Sumber : Bisnis Indonesia, 13 Nopember 2008

# 4 - Reply : 24.Dec.2008 18:09



Anton Hung
[VM]
Jakarta

Total post : 1906

Tks 2 ci Agnes atas kontribusi gambar ini. semoga bermanfaat.

# 5 - Reply : 24.Dec.2008 19:05



SC [ 6senses]
[VM]
Jakarta

Total post : 153

Wah... yang punya NPWP ada enaknya juga ada ngak enaknya juga.

Enaknya : sesekali ke luar negeri bebas fiskal hore.........

Ngak Enaknya : yang sering keluar negeri atau keluar negeri hampir tiap bulan, siap-siap deh di link ke data wajib pajak nya.

Gimana komentarnya bro Antona Wang ? di tunggu

# 6 - Reply : 24.Dec.2008 23:01



Antona Wang
[VM]
Jakarta

Total post : 222

Bro 6senses, bagi yg sering keluar negeri, siap2 dapat surat cinta dari org pajak, jika pembayaran pajaknya kurang.
Tinggal hitung sendiri saja, biaya2 keluar negeri selama setahun itu apakah lebih besar dari penghasilan netto nya selama setahun? jika penghasilan < biaya keluar negeri maka surat cinta dari ktr pajak akan datang tuh hehehe


# 7 - Reply : 01.Jan.2009 12:05



Antona Wang
[VM]
Jakarta

Total post : 222

Rekan2 semuanya,
Bagi yg belum punya NPWP akan dikenakan Fiskal 2,5 juta per org via udara dan 1juta per org via laut bagi yg bepergian ke luar negeri, ini bukan sekedar isu lagi tapi peraturannya sudah keluar dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 53/PJ/2008 tertanggal 31 Desember 2008 dan mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, karena bentuk file nya berbentuk pdf maka rekan2 bisa lihat lebih detailnya di web :

http://www.pajak.go.id/dmdocuments/per%2053%20%20PJ%20%202008.pdf

Salam

# 8 - Reply : 01.Jan.2009 13:35



Akhim bao94
[VM]
Bogor

Total post : 733

Hallo bung antona wang,bila orang yg tidak punya NPWP, jarang keluar negri dan dia seorang karyawan diperusahaan swasta tapi memiliki mobil pribadi. Apakah orang tsb harus memiliki NPWP atau menurut bro dia lebih bagus memiliki NPWP atau tidak?
kamsia bro.......

# 9 - Reply : 01.Jan.2009 21:28



Antona Wang
[VM]
Jakarta

Total post : 222

Bro Akhim,
Seorang karyawan yg gajinya di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) juga wajib punya NPWP, mulai tahun depan (2009) jika karyawan yg gajinya di atas PTKP dan tidak punya NPWP, Pajak Penghasilan (PPh) yg dipotong perusahaan dari gajinya lebih besar 20% daripada karyawan yg punya NPWP. Jika karyawan tsb cuman terima gaji saja dan tidak ada usaha lain, maka si karyawan tsb cukup melaporkan pajaknya setahun sekali (yakni SPT Tahunan nya, bulanan tidak usah dilaporkan).

Salam

# 10 - Reply : 02.Jan.2009 13:39



Antona Wang
[VM]
Jakarta

Total post : 222

Bebas Fiskal bagi Pemegang NPWP

Bawa Keluarga, Harus Serahkan Fotokopi KSK

JAKARTA - Kebijakan bebas fiskal bagi calon penumpang yang akan bepergian ke luar negeri sudah diberlakukan mulai kemarin (1/1). Syaratnya, mereka harus punya nomor pokok wajib pajak (NPWP). Bagi yang belum punya NPWP, biaya fiskal untuk pengguna angkutan udara dinaikkan dari Rp 1 juta menjadi Rp 2,5 juta.

Sedangkan calon penumpang yang bepergian ke luar negeri menggunakan angkutan laut dikenai biaya fiskal Rp 1 juta. Angka itu naik 100 persen dari tarif sebelumnya Rp 500 ribu.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berjanji tak akan mempersulit pengurusan bebas fiskal bagi penumpang yang ber-NPWP. Verifikasi di bandara juga dijanjikan tidak merepotkan. Sebab, sebelum diterapkan, DJP telah membuat simulasi bebas fiskal.

''Pokoknya, kami berusaha tidak membuat bingung orang. Di sana nanti ada petugas kami,'' kata Dirjen Pajak Depkeu Darmin Nasution. Dia mengatakan, saat ini sistem di bandara sudah dibangun untuk menunjang fiskal gratis bagi pemilik NPWP.

Untuk memperlancar kebijakan itu, DJP telah menerbitkan Perdirjen Pajak No 53/PJ/2008 tentang Tata Cara Pembayaran, Pengecualian Pembayaran, dan Pengelolaan Administrasi Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang akan bertolak ke luar negeri. Dalam perdirjen tersebut, diatur persyaratan teknis.

Yakni, WP atau penumpang luar negeri menyerahkan fotokopi NPWP atau SKT (surat keterangan terdaftar)/SKTS (surat keterangan terdaftar sementara). Berkas lainnya yang diserahkan kepada petugas UPFLN (unit pelaksana fiskal luar negeri) adalah fotokopi paspor dan boarding pass.

Bagaimana anggota keluarga atau tertanggung pemilik NPWP? Untuk istri/suami, anak, atau tertanggung lainnya harus melampirkan fotokopi kartu keluarga (KK). Jika tak tertera di KK, tertanggung wajib mengisi surat pernyataan menanggung sepenuhnya, yang formulirnya disediakan DJP.

Setelah persyaratan lengkap, petugas UPFLN menerima dan meneliti berkas-berkas tersebut. NPWP dinyatakan valid jika terdaftar sekurang-kurangnya 3 hari sebelum hari keberangkatan. Kemudian, nama WP pada paspor sesuai dengan nama pada database WP di DJP dengan mengabaikan perbedaan tulisan/ejaan.

Ketentuannya, apabila nama WP lebih dari dua kata, minimum dua kata harus sesuai antara paspor dan database WP pada DJP. Setelah diverifikasi, petugas akan menempelkan striker bebas fiskal di belakang boarding pass.

Darmin mengatakan, DJP sudah menyiapkan sosialisasi dengan menyebarkan pamflet tentang tata cara bebas fiskal. ''Kita juga sebarkan pamflet dalam jumlah yang banyak agar orang paham. Mana saja yang bebas fiskal otomatis, kemudian bagaimana yang bebas dengan persyaratan. Pamflet ditaruh dalam jumlah banyak, termasuk di bandara,'' katanya.

Selain yang ber-NPWP, yang otomatif bebas fiskal adalah wajib pajak yang berusia kurang dari 21 tahun, orang asing yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam 12 bulan, WNI yang memiliki dokumen resmi penduduk negara lain, jamaah haji, dan TKI dengan kartu tenaga kerja luar negeri (KTKLN). Ketentuan itu berlaku mulai 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2010. (sof/oki)


Sumber : Jawa Pos, 2 Januari 2009


Halaman :  [1]  2 

 



BON is providing basic human rights such as freedom of speech. By using BON, you agree to the following conditions :
 - Use this site at your own risk and it is not the risk of the owner or the webhost
 - If you do not agree to these terms, please do not use this service or you will face consequences
USING THIS SITE INDICATES THAT YOU HAVE READ AND ACCEPT OUR TERMS.
IF YOU DO NOT ACCEPT THESE TERMS, YOU ARE NOT AUTHORIZED TO USE THIS SITE